Pertanahan

Rabu, 11:36
Sri Hastuti
Android Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Kepada 
Yth. Kepala kantor badan pertanahan

Sehubungan dgn permohonan pendaftaran tanah pertama kali/ sertifikasi atas tanah kami tgl. 23 januari 2019 dgn nomor berkas pendaftaran 2773/2019 atas nama sri hastuti, maka dgn ini kami mohon penjelasan/alasan keterlambatan penyelesaian proses tsb...mengingat petugasnya sulit untuk ditemui dan proses tsb sdh hampir 1 thn sejak pendaftaran permohonan sk dan 1,5 tahun lebih sejak awal pendaftaran berkas pengukuran...
- nb :
Mohon ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di perbaiki sistem kerja di lingkungan bpn jakarta timur.
Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Rabu, 09:49
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Saya warga kampung batu tumbuh rt 5 rw 4 tugu selatan koja jakarta utara
Dari bulan mei 2017 kami mengajukan surat tanah ptsl, dan surat asli girik kami sudah kami serahkan ke petugas bpn jakarta utara.
Tetapi sampai saat ini desember 2019, surat tanah ptsl kami belum jadi.
Mohon segera secepatnya di jadi in surat tanah kami
Karena sudah lama.. Dan sy pribadi sudah bolak ball dateng ke kantor bpn takut
Hasilnya hanya disuruh menunggu..
Tolong di percepat
Karena sudah lama kami mengajukan..

Selasa, 16:42
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 2 hari

Mohon dibantu pak,
saya mengurus revisi sertifikat atas kesalahan ukuran luas tanah yang bentuk fisikawan(sesuai ajb seblm nya) 58m, tetapi yang tertera di sertifikat hanya 47 m (sertifikat hasil pemutihan kelurahan peninggilan utara). proses cukup lama hampir 2 tahun, revisi sertifikat tersebut sampai saat ini belum jadi. alasan blm selsai dari pusat (info dr pak rt setempat). semua syarat yang dibutuhkan seperti ajb asli sdh kita lampirkan. tetapi saat ini belum ada kejelasan kapan sertifikatnya selesai, tanah sdh diukur ulang.
mohon bantuannya agar segera diproses secepat nya ya pak. terimakasih

Minggu, 16:03
Amstrong Sembiring
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 1 hari

Pentingnya kesungguhan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan hukum
Hari ini, pada hari kamis 28 november 2019 jam 1 siang saya mendatangi kembali kantor kementerian agraria dan tata ruang / bpn untuk kembali menanyakan dan memastikan kapan dijadwalkan gelar internal tersebut? Sebagaimana pertemuan 2 minggu lalu dengan bapak hendri rustandi butar-butar, kepala sudrektorat penangan perkara bahwa saudara marcellinus wiendarto mengatakan akan membuat gelar internal dulu sebelum gelar eksternal, kemudian dalam pertemuan saya dengan saudara marcellinus wiendarto, ia menunjukkan perihal surat undangan gelar internal tersebut, usai itu saya pulang meninggalkan kantor kementerian tersebut.

Bahwa dalam konteks berbicara gelar eksternal perkara itu merupakan harapan saya dari awalnya untuk membuka esensi persoalan selama ini tertutup, dan sekaligus membuka tabir “rewind” tindakan pejabat pelayan masyarakat saudara ignatius ardi sutanto, kepala seksi penanganan perkara di kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan yang telah sangat merugikan saya sebagai pemohon (pencari keadilan hukum), dimana saudara ign. Ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) mengatakan bahwa putusan peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap harus kembali ke putusan kasasi. Berikutnya, ia juga mengatakan bahwa akta hibah dalam pertimbangan hakim agung tersebut belum diuji, dan ia juga mengatakan bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada pembatalan sertifikat, sehingga yang bersangkutan tersebut takut digugat kembali oleh pihak lawan yang dikalahkan, karena pengadilan khan tidak bisa menolak perkara, dan masih banyak lagi.
Bahwa singkatnya bisa saya uraikan pandangan dari saudara ign. Ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) mengatakan sebagai berikut :
1. Saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa pk yang telah ditolak dalam perkara tersebut yaitu putusannya kembali lagi ke putusan kasasi.
2. Saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa akta hibah di dalam pertimbangan hakim agung tersebut itu khan belum diuji.
3. Saudara ign ardi susanto, sh mengatakan kepada kami yaitu apakah ibu haryanti sudah dibagi waris? Dan dijawab oleh ibu haryanti bahwa saya sedikitpun tidak pernah dibagi waris oleh kakak saya, kakak saya menguasai keseluruhan peninggalan warisan dari almarhumah orang tua kandung.
4. Saudara ign ardi susanto, sh mengatakan bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada pembatalan sertifikat, sehingga ia dengan arogannya menatakan bahwa ia tidak mau dan takut digugat oleh pihak lawannya karena pengadilan khan tidak bisa menolak perkara.
5. Dan masih banyak lagi logika hukum lainnya yang mengada-ada.
(kami ada bukti-bukti/ rekaman audio tentang hal tersebut yang diucapkan oleh saudara ign ardi susanto, sh tersebut )
6. Bahwa saya ingin menegaskan bahwa pandangan saudara ign. Ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005) tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, merugikan saya sebagai pemohon (pencari keadilan hukum).

Bahwa saudara ignatius ardi susanto sangat kurang memahami substansi pelayanan publik yang seharusnya memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan keputusan menteri pemberdayaan aparatur negara no. 63 tahun 2003 yang berbunyi “hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Karena itu, instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Standart pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan (lan ri 2004). Setiap organisasi atau instansi pasti mempunyai standart pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di indonesia, pemerintah melalui menteri negara pendayagunaan aparatur negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan nomor 81 tahun 1993 tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :
1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
3. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal- hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Sebagai inti dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pemerintah adalah belajar untuk berkomunikasi secara baik dan benar dengan setiap masyarakat yang datang mau meminta pelayanan. Berkomunikasi yang baik ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam intansi pemerintah, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian pekerjaan dari seorang pegawai.
Mengapa demikian? Karena setiap pegawai akan berusaha memahami, melayani, dan menghargai berbagai orang yang dijumpai setiap hari. Sehingga hal tersebut akan membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan tanggungjawab bagi semua instansi pemerintah. Dengan demikian maka setiap pegawai dalam instansi pemerintah harus melayani masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani. Di dalam keterampilan melayani, termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan, karena hal ini akan menunjukan kepada masyarakat bahwa pegawai dalam instansi pemerintah tersebut adalah seorang profesional di bidang manajemen pelayanan publik.
Seorang profesional dalam dunia pelayanan publik seharusnya menguasai kebutuhan masyarakat dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga keluhan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah akan menghilang seiring dengan meningkatnya profesionalitas kerja pegawai dalam instansi pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik baiknya.

Hal dikemukakan diatas merupakan refleksi, demikian juga dengan saudara marwan, menjabat selaku kepala seksi penanganan perkara di kantor wilayah bpn dki jakarta yang atas kinerjanya telah sangat merugikan saya sebagai pemohon dalam pengurusan permohonan pembatalan sertifikat? Bahwa kepala seksi tersebut nyata-nyata telah dengan sengaja melakukan penggelapan pasal di dalam ketentuan permen agraria dan tata ruang/bpn, pada pasal 49 ayat (2) huruf (g) sehingga menyebabkan permohonan yang lagi sedang saya ajukan ditolaknya dengan sangat subjektif tanpa dasar pertimbangan hukum yang kuat (semena-mena), padahal sebagaimana di dalam ketentuan permen agraria dan tata ruang bahwa permohonan tersebut wajib untuk dilaksana secara murni dan konsekuen karena permohon tersebut adalah merupakan dari pelaksanaan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, bahwa saudara marwan sudah sangat salah dan mengada-ada, bahwa setiap instansi dalam kaitan itu tidak boleh mengesampingkan ketentuan pasal begitu saja karena peraturan itu mengandung imperatif (sangsi). Yang bersangkutan juga “gombal” memberikan janji bahwa saat itu gelar eksternal perkara saya akan diundangnya, kenyataan saya tidak pernah dikabari sama sekali hingga surat tanggapan atas nama kanwil bpn dki jakarta muncul.

Akhirnya, semoga gelar eksternal perkara nanti dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum di indonesia tercinta ini. Berantas mafia hukum dibidang pertanahan, semoga indonesia jaya.

Demikianlah saya ucapkan terima kasih.

Sabtu, 16:37
Arif Hasbullah
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 2 hari

Sebenarnya saya ingin bertanya sekaligus menginginkan konfirmasi lebih lanjut perihal ketidakpastian hukum soal bphtb!!
pertama yang harus saya garis bawahi dulu adalah adanya uu no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 87 ayat 2 butir a yang menjelaskan bahwa npop berdasarkan transaksi.
kedua, melalui perda jombang no. 8 tahun 2010 tentang bphtb pasal 5 ayat 2 butir a yang menyatakan bphtb berasal dari nilai transaksi.
dari kedua peraturan diatas, secara hukum bphtb berasal dari nilai transaksi. namun, ketika saya mendaftarkan tanah saya untuk disertifikatkan melalui notaris, saya dikejutkan dengan pernyataan notaris yang menyatakan bphtb berasal dari znt " zona nilai tanah" dimana nilai ini diambil dari perbandingan harga pasar.
tentunya hal ini sangat memberatkan karena
1. saya harus membayar bphtb untuk penjual dan pembeli karena tanah yang diperoleh berasal dari jual beli.
2. berhubung yang saya beli merupakan tanah sawah, sehingga terkena biaya pengeringan.
3. belum lagi desa saya tidak mengajukan ptsl.
dari pernyataan diatas, saya bingung harus bagaimana karena biaya yang dikeluarkan untuk mensertifikatkan sangat mahal. disisi lain saya membeli tanah sawah yang harganya ekonomis namun terkena biaya znt yang nilainya mahal ditambah lagi adanya biaya pengeringan karena tanah tersebut akan digunakan untuk pemukiman. saran saya permudah bphtb sehingga rakyat terbantu dengan hal tersebut karena ada kepastian hukum atas hak atas tanah dan yang kedua pendaftran sertifikat sporadik ini juga membantu pihak agraria dalam menata pertanahan di jombang. terima kasih

28 Nov, 13:33
Anonim
Android Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Yth walikota tangerang selatan,
saya mengurus sertifikat prona sejak tahun 2018 sampai sekarang belum selesai.

28 Nov, 11:41
Arief Tahta Prayogi
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kpd atr bpn.
Saya arief mengurus pemecahan sertipikat atas nama wage di kantor atr bpn kotabumi lampung utara sejak 6 november 2019, sudah dilakukan pengukuran tapi sampai saat ini belum seslesai prosesnya. Saat ditanya ke kantor kata petugasnya, pejabat nya sedang dinas luar. Ini jelas menyalahi sop yg tertera di peraturan bahwa pengurusan pemecahan sertipikat 15 hari. Mohon tindak lanjutnya. Trims

28 Nov, 08:47
Anonim
Android Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Pagi..
Saya ingin bertanya apakah program aplikasi "sentuh tanahku" merupakan aplikasi yg dibuat oleh bpn?
Apakah data yang tertera dalam aplikasi "sentuh tanah ku" sama dengan data yg masuk ke bpn?

Trima kasih

28 Nov, 04:50
Amstrong Sembiring
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 0 hari

Melalui surat pengaduan yang ke 2 kali, saya mempertanyakan lagi kembali kapan saudara ignatius ardi susanto, menjabat selaku kepala seksi penanganan perkara di kantor pertanahan administrasi jakarta selatan diberikan sangsi atas kinerjanya yang nyata-nyata sangat merugikan saya sebagai pemohon dalam pengurusan permohonan pembatalan sertifikat? bahwa kepala seksi tersebut nyata-nyata telah dengan sengaja melakukan penggelapan pasal di dalam ketentuan permen agraria dan tata ruang/bpn, pada pasal 49 ayat (2) huruf (g) sehingga menyebabkan permohonan yang lagi sedang saya ajukan ditolaknya dengan sangat subjektif tanpa dasar pertimbangan hukum yang kuat (semena-mena), padahal sebagaimana di dalam ketentuan permen agraria dan tata ruang bahwa permohonan tersebut wajib untuk dilaksana secara murni dan konsekuen karena permohon tersebut adalah merupakan dari pelaksanaan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
bahwa saudara ignatius ardi susanto sudah sangat salah dan mengada-ada, bahwa setiap instansi dalam kaitan itu tidak boleh mengesampingkan ketentuan pasal begitu saja karena peraturan itu mengandung imperatif (sangsi).
saya menunggu perkembangan (progres) lebih lanjut dari laporan ini.
demikialah saya ucapkan terima kasih.

27 Nov, 12:17
Amstrong Sembiring
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Pandangan hukum yang sesat oknum bpn pelayan masyarakat

bagi saya sebagai pemohon pembatalan sertifikat tentunya tidak lupa dan masih terekam dengan baik di dalam pikiran ketika perkataan saudara ignatius ardi susanto, sh (nip. 19701215 199703 1 005), kepala seksi penangan perkara di kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan mengatakan bahwa akta hibah itu di dalam pertimbangan hakim agung khan belum diuji.

bahwa pandangan hukum saudara ign. ardi susanto itu sangat sesat mengatakan akta hibah itu belum diuji di dalam pertimbangan hakim agung (putusan mahkamah agung nomor 214/ pk/pdt/ 2017), nyata-nyata putusan sudah dijatuhkan kepada pemohon pk saudari soerjani sutanto yang telah ditolak oleh mahkamah agung, dan sebagaimana diketahui dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 kitab undang-undang hukum perdata (”kuhperdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem.oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “hukum acara perdata”, m. yahya harahap, s.h., hal. 42).

kemudian berikutnya, pandangan hukum saudara ign ardi susanto yang mengatakan bahwa dalam putusan hukumnya tidak terdapat kalimat “memerintahkan”, maka saya akan menjelaskan dan untuk menjawabnya ada dua alasan, yakni sebagai berikut : pertama, saudara ignatius ardi susanto kenyataan tidak memahami esensi persoalan, baiklah saya akan ceritakan berapa tahun lalu, ketika muncul putusan kasasi nomor 1525 k/pdt/2015 mahkamah agung, maka saat itu saya ingin mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan permohonan pk karena permohonan kasasi saya tersebut putusannya tidak dapat diterima (no/niet onvankelijk verklaard) dan pengajuan pk tersebut sebagaimana ketentuan di dalam pasal 28 ayat (1) uu ma, telah diatur bahwa mahkamah agung berwenang untuk memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. menurut pendapat mantan hakim agung yahya harahap, sh dalam bukunya kekuasaan mahkamah agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata (hal. 441-449), ada beberapa prinsip umum dalam peninjauan kembali, yang diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 67 uu ma, yaitu: 1. yang dapat diminta peninjauan kembali hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. putusan yang dapat diminta peninjauan kembali adalah perkara kontentiosa. 3. permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. 4. permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi. 5. hak mencabut permohonan peninjauan kembali, sebelum diputus. 6. perkara peninjauan kembali adalah yurisdiksi absolut mahkamah agung. 7. putusan peninjauan kembali merupakan tingkat pertama dan terakhir.

dalam kaitan itu, saya masih ingat sekali, meski itu mengecewakan sekali, saat tiba waktu mendaftar, saya dikomfirmasikan pihak panitera dari pn jakarta barat bahwa berapa hari lalu tim pengacara dari saudari soerjani sutanto sudah melakukan pendaftaran pemohonan pk (sebagai pemohon pk) dan akhirnya dengan terpaksa saya merombak kembali posita dengan membuat posita baru dengan posita kontra pk padahal posita permohonan pk sudah lengkap segalanya, sehingga timbul pertanyaan besar di dalam pikiran saya, lho koq mereka yang mengajukan pk bukan saya, bukankah putusan saya itu di tingkat kasasi tidak diterima (no/niet onvankelijk verklaard), sehingga muncul pertanyaan bertubi-tubi di dalam pikiran saya, dengan banyak pertanyaan mengapa, kenapa, ada apa, dan sebagainya.
kemudian saya mencoba menyelidik untuk mencari jawaban dari modus hukum yang mereka mainkan itu, hingga terjawab modus mereka, dan kenyataan motif licik dari saudari soerjani sutanto dengan tim pengacaranya di dasari sebagai berikut, yaitu pertama, merasa sangat tidak puas dan “kecewa” dengan keputusan kasasi tersebut, karena putusan bukan ditolak tapi tidak diterima. berarti secara hukum pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari pengadilan atas perkara saya tersebut belum menyentuh pokok perkara, sehingga saya masih dapat mengajukan gugatan baru tanpa terikat dengan prinsip ne bis in idem (vide: pasal 1917 kitab undang-undang hukum perdata). dan kedua, bahwa saudari soerjani bersama tim pengacaranya, beranggapan dengan kemenangan di pn jakarta barat dan pengadilan tinggi dimana gugatan saya ditolak oleh majelis hakim tersebut (catatan : meskipun demikian terbukti majelis hakim tersebut yang menyidangkan ternyata tidak professional dimana komisi yudisial (ky) dan badan pengawas hakim mahkamah agung (bawas ma) telah memberikan sangsi kode etik dan perilaku hakim, sehingga mereka dipindah tugaskan ke daerah, yaitu surabaya, batam dan semarang), sehingga optimisme membabi buta muncul jika perkara tersebut di mohonkan ke peninjauan kembali (soerjani sutanto sebagai pemohon pk), maka harapan besar muncul kemenangan dengan pembuktian akta hibah no 18 tahun 2011 sebagai novum. dan yang ketiga, saudari soerjani sutanto bersama tim pengacaranya memang dengan sengaja menghalang-halangi saya sebagai pemohon pk, dengan alasan mereka sangat panik dan curiga (paranoid) jika saya sebagai pemohon pk maka konstruksi hukum dibuat akan mempersoakan mengenai akta hibah no 18 tahun 2011 yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang tidak dapat dibuktikan oleh saudari soerjani sutanto sebagai kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut dan sudah barang tentu akan dikabulkan oleh majelis hakim. dan permohonan pk saya dikabulkan maka putusan tersebut mengandung penghukuman (condemnatoir).
berikutnya lagi, pandangan hukum saudara ign ardi susanto itu juga sangat sesat dalam meng-implementasikan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ bpn nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, dimana kenyataan saudara hanya menggunakan pasal 49 ayat (2) amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain: huruf (a). perintah untuk membatalkan hak atas tanah.

disini saudara ignatius ardi susanto telah mengesampinkan kedudukan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional (permen agraria) nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan setelah undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? sehingga koq bisa sewenang-wenang kepala seksi penanganan perkara pada kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan yang bernama ignatius ardi susanto dan saudara marwan kepala seksi penanganan perkara di kantor wilayah (kanwil) bpn dki jakarta mengesampingkan begitu saja ketentuan normatif aturan-aturan di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional (permen agraria) nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan? sehingga implikasi terciptanya ketidakpastian hukum yang seharusnya badan pertanahan negara (bpn) sebagai aparatur dalam menjalankan segala aktivitas harus dilandasi oleh hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan. apakah peraturan menteri itu bagi yang bersangkutan dianggap bukan produk perundang-undangan? mengapa ada ketentuan normatif yang relevan dieleminasi oleh yang bersangkutan? bahwa perlu diketahui eksistensi peraturan menteri dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai uu no. 12/2011) keberadaannya diatur dalam pasal 8 ayat (1) uu no. 12/2011, yang menegaskan:
“jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, bank indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.”
dari ketentuan di atas ada frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

bahwa kedudukan peraturan menteri yang dibentuk setelah berlakunya uu no. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. dengan demikian, peraturan menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

timbul pertanyaan saya, mengapa saudara ignatius ardi susanto tidak menghubungkan dan malah dengan sengaja menghilangkan poin ketentuan normatif di dalam huruf (g) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

kemudian, jika saudara ign ardi susanto meng-eleminasi ketentuan normatif tersebut, mengapa saudara tidak mempersoalkan ketentuan normatif pada huruf (e). perintah penerbitan hak atas tanah, yaitu berkaitan dengan terbitnya sertifikat no 1152 atas nama soerjani sutanto, yang secara nyata terbitnya sertifikat tersebut bukan berdasarkan adanya perintah penerbitan hak atas tanah, secara historis pendaftaran tanah yang dilakukan oleh soerjani sutanto itu tidak berdasarkan pada putusan pengadilan. bahwa sebagaimana diketahui pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan diatur dalam pasal 55 pp 24 tahun 1997 yaitu: a. panitera pengadilan wajib memberitahukan kepada kepala kantor pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya. b. pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada kepala kantor pertanahan. c. pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1).

dengan kata lain secara umum, landasan hukum pendaftaran berdasarkan putusan pengadilan telah diatur dan termuat dalam pasal 55 pp 24 tahun 1997. hal itu dapat diartikan bahwa salah satu unsur kewenangan (kewenangan bpn) dalam koridor negara hukum sudah terlaksana. oleh karena itu putusan mahkamah agung nomor 214 pk/pdt/ 2017 tahun 2017 tegas-tegas menolak pemohon soerjani sutanto tersebut, karena saudari soerjani sutanto tidak mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap tanah dan bangunan untuk dinyatakan kepemilikannya, sehingga dengan ditolaknya putusan hukum di mahkamah agung ditingkat pk telah berkekuatan tetap, maka otomatis konsekuensi hukumnya sertifikat no 1152 tsb tdk punya alas hukumnya dan mrpkn produk mal-adminitrasi (cacat administratif hukum) sehingga harus dbatalkan.

berikut hal lainnya, saudara ign. ardi susanto itu mempersoalkan akta persetujuan dan kuasa, perlu diketahui kuasa mutlak itu dilarang karena rentan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, bahwa akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 mei 2011 yang berasal dari “akta persetujuan dan kuasa”, ternyata akta hibah tersebut sudah dikesampingkan “melanggar hukum” dalam putusan mahkamah agung nomor 214 pk/pdt/ 2017 tahun 2017 yang kemudian telah berkekuatan hukum tetap. sebagaimana diketahui bahwa akta perjanjian hibah merupakan tahap awal sebelum dilakukan perbuatan hukum akta hibah ppat. untuk memenuhi ketentuan pasal 37 pp no. 24 tahun 1997 tersebut, maka akta perjanjian hibah notaris tersebut harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum yang dilakukan di hadapan ppat yang berwenang dengan membuat apa yang disebut dengan akta hibah, yang fomulirnya telah ditetapkan oleh menteri.

pokok permasalahannya karena saudari soerjani sutanto tidak bisa membuktikan tanah dan bangunan itu merupakan miliknya, dan selain itu juga sudah jelas-jelas hibah tersebut cacat karena saudari soerjani sutanto yang tidak pernah memberikan legitime portie (bagian mutlak waris) kepada ahli waris lainnya yaitu haryanti sutanto, dan itu merupakan kesalahan yang sangat fundamental secara hukum waris, karena kerakusan harta.

bahwa saudari soerjani sutanto beranggapan bahwa hibah (bermodalkan akta hibah) adalah jaminan tanah dan bangunan rumah itu menjadi miliknya dan tidak semudah itu seperti membalikkan telapak tangan, karena secara hukum meskipun hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam sebagaimana diatur dalam pasal 1688 kitab undang-undang hukum perdata (“kuhper”) yaitu tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan dan bahwa hibah juga dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (legitime portie) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (pasal 924 kuhper). ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi. dan secara nyata bahwa pemohon sendiri tidak pernah sama sekali mendapatkan bagian mutlak (legitime portie), lalu mengapa soerjani sutanto bisa lolos pendaftaran tanah bermodal hibah di kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan, padahal sudah jelas-jelas hibah-nya itu sendiri sangat bermasalah, berarti ada kolusi “permainan’ di dalamnya.

bahwa menurut klausul pemberian kuasa mutlak berkaitan dengan ketentuan pasal 39 pp no. 24 tahun 1997 mengenai kewenangan ppat dalam menolak pembuatan akta perjanjian hibah, di mana dalam ayat (1) huruf d yang menegaskan, bahwa ppat menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d tersebut adalah pemberian kuasa mutlak yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. larangan tersebut ditujukan kepada kuasa mutlak yang berdiri sendiri. kuasa mutlak yang berdiri sendiri dalam pengalihan hak atas tanah memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. kuasa mutlak yang berdiri sendiri ini tidak ada batasan berakhirnya, sehingga dapat terus digunakan oleh pihak penerima kuasa, hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

dan perlu diperhatikan lagi bahwa larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah yang dimaksud, adalah perjanjian pemberian yang tidak mengikuti perjanjian pokoknya. di mana hal ini telah tersirat dalam surat dirjend. agraria atas nama menteri dalam negeri republik indonesia no. 594/493/agr, tanggal 31 maret 1982.
sehingga perlu dicamkan, bahwa dalam membuat akta perjanjian yang menggunakan kuasa mutlak notaris/ppat harus lebih berhati-hati dalam melihat kepentingan para pihak. notaris/ppat dalam melaksanakan tugas jabatannya berkewajiban untuk memberikan penjelasan informasi yang lengkap dan jelas mengenai akibat-akibat hukum dari tiaptiap perjanjian yang dibuatnya, serta dalam hal memberikan pelayanan dan jasa kepada pihak-pihak sejauh mungkin menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari. sebaiknya bpn terlebih dahulu memeriksa kebenaran akta hibah dan kronologis pembuatan akta tersebut sehingga para pihak tidak dirugikan dengan penolakan pihak bpn. serta disarankan kepada pihak bpn untuk memeriksa kembali dengan teliti aturan yang berlaku sehingga mengetahui apakah penolakan tersebut harus dilakukan.

akhirnya, timbul pertanyaan, lalu mengapa soerjani sutanto bisa lolos pendaftaran tanah bermodal hibah di kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan, padahal sudah jelas-jelas hibah-nya itu sendiri sangat bermasalah, berarti ada kolusi “permainan’ di dalamnya.
dan tolong pak diusut segera, supaya indonesia bebas dari mafia hukum di bidang pertanahan.

demikianlah saya ucapkan terima kasih.

KISAH SUKSES

Saran Pembagian Bansos

Bappenas bagi yg terima bansos diperiksa apakah ada anggota keluarga perokok, klu ada berarti buang uang sia2 satu org perokok x 20.000 rp/...

Telah Melakukan Pembayaran, Paspor Dibatalkan

Pagi, permisi pak, jadi ceritanya saya membuat paspor di imigrasi di IMIGRASI WONOSOBO, jadi dokumen maupun wawancara di wonosobo sudah clea...

Kejelasan Susu Kental Manis

Mohon informasi dan penjelasan mengenai edaran bpom terkait produk susu kental manis. Terima kasih.

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Kepegawaian 19,427
Infrastruktur 17,523
Administrasi Kependudukan 15,937
BPJS Kesehatan 15,663
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,104
Load More